Meliput Anggaran Publik, Sebuah Panduan bagi Jurnalis

BERBAGAI kasus korupsi anggaran publik terjadi di mana mana, baik di tingkat pusat maupun lokal. Kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, serta kasus pengadaan Alquran merupakan sedikit contoh dari gunung es korupsi anggaran-yang melibatkan para politisi baik di parlemen maupun di luar parlemen, para birokrat di pemerintahan, serta para pengusaha-yang mendapat perhatian besar dari media massa. Lewat pemberitaan media, publik disadarkan betapa para pengelola anggaran publik belum menjalankan tanggung jawabnya secara amanah. IMG_20150813_172454

Media memang memiliki peran penting dalam isu anggaran. Pertanyaannya kemudian adalah apakah peran media dalam isu anggaran sudah berlangsung maksimal? Dalam banyak kasus, jurnalis kerap tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk memberitakan isu anggaran publik. Informasi seputar APBN maupun APBD hanya diberitakan sekilas saja. Data dan angka dalam buku anggaran kerap menjadi momok bagi jurnalis. Tidak heran bila pemberitaan soal anggaran kalah menarik dibanding liputan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan KPK.

Buku panduan ini dapat menjadi pegangan bagi jurnalis untuk meliput anggaran Publik. Buku karya jurnalis Edy Barlianto ini engulas bagaimana sulitnya mendapatkan dokumen anggaran, hambatan dan kendalanya begitu banyak. Kesadaran elite dan birokrat mengenai keterbukaan informasi mengenai dokumen publik dari orde baru sampai sekarang masih minim. Bahkan untuk mendapatkan dokumen itu, jurnalis di Semarang harus ‘mencuri’.

Jurnalis yang mengkritisi anggaran dari dulu sampai sekarang berisiko tinggi karena APBD merupakan produk para elite di daerah setempat. Dulu ancaman fisik dan intimidasi sering dialami para jurnalis yang mengkritisi anggaran dalam tulisannya, sekarang intimidasi itu berupa tawaran fasilitas untuk memandulkan daya kritis jurnalis.

Untuk menulis anggaran dibutuhkan keuletan, kecermatan, pemahaman yang dalam, keakuratan data. Topik ini memang rumit sehingga jurnalis perlu melakukan banyak konfirmasi dari berbagai kalangan sebagai sumber, baik politisi untuk mengetahui latar belakang politis anggaran, pakar untuk mengetahui teknis dan analisis, pengusaha dan masyarakat awam sebagai penerima manfaat, serta berbagai lembaga swadaya yang melakukan pemantauan sebagai pembanding analisis pribadi.

Ruang gerak jurnalis di daerah begitu sempit, kemana pun perburuan fakta yang dilakukan seringkali harus berhadapan dengan teman sekolah, sahabat, kawan seprofesi, dan kolega-kolega lama. Terkadang itu menjadi kendala, namun banyak juga membantunya.

Jurnalis yang meliput anggaran perlu membangun jaringan yang kuat dan lobi-lobi dengan sumber tertentu diperlukan untuk ‘mengendus’ gejala penyimpangan, mulai dari pelanggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan anggaran publik.

Disamping itu, jurnalis juga harus menggunakan nalurinya untuk menentukan sumber-sumber kunci yang harus dirahasiakan (whistleblower) dalam membongkar kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran anggaran publik dalam konteks investigasi.

Penyimpangan anggaran tidak hanya dilakukan oleh para pejabat, masyarakatpun mulai terkena wabah ini. Penerima manfaat yang tidak tepat cenderung melakukan penyimpangan anggaran dengan tanpa beban untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>