BUKU

Melawan Korupsi dari Hulu: Menggagas Jurnalisme Anggaran di Indonesia

Oleh: Hanif Suranto*)

Sampul Karya Fellow Investigasi AnggaranANGGARAN publik merupakan instrumen politik penting yang menunjukan upaya negara dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak warga negara. Lewat kebijakan penganggaran publik-lah kita dapat menilai sejauh mana komitmen negara dalam upayanya mewujudkan tujuan di atas sesuai dengan keinginan publik sendiri. Karena itu, secara normatif anggaran publik seharusnya merefleksikan keinginan dan pilihan publik. Sayangnya, kenyataan yang berlangsung justru sering berkebalikan. Anggaran publik malah dibajak oleh para politisi di parlemen (maupun di luar parlemen) dan birokrat di pemerintahan.

Sebagaimana dilaporkan oleh media, berbagai kasus korupsi anggaran publik terjadi di mana mana, baik di tingkat pusat maupun lokal. Kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, serta kasus pengadaan Alquran merupakan sedikit contoh dari gunung es korupsi anggaran-yang melibatkan para politisi baik di parlemen maupun di luar parlemen, para birokrat di pemerintahan, serta para pengusaha-yang mendapat perhatian besar dari media massa. Lewat pemberitaan media, publik disadarkan betapa para pengelola anggaran publik belum menjalankan tanggung jawabnya secara amanah.   Selanjutnya…


Jurnalisme Berkualitas untuk Pelayanan Publik Berkualitas

Oleh Hanif Suranto*)

Buku Karya Jurnalisme Pemenang Fellowship Peliputan Mendalam Pelayanan PublikBAGAIMANA kondisi pelayanan publik di Indonesia? Secara umum kondisinya belum menggembirakan. Lihat saja hasil sejumlah survei. Survei World Bank terhadap 183 negara pada 2011, menempatkan Indonesia pada urutan ke-129 dalam hal pelayanan publik. Peringkat Indonesia bahkan berada di bawah negara sekawasan seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menggambarkan kondisi serupa. Pemantauan ORI di 22 provinsi dan 22 kota/kabupaten di Indonesia yang dirilis Desember 2013 menemukan, 60,5 persen pelayanan publik di unit pelayanan publik dinas tingkat provinsi masih masuk kategori merah. Zona merah ini menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara layanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 nomor 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Selanjutnya…

 


Kumpulan Reportase Terbaik Mochtar Lubis Award 2011

APA beda antara suatu liputan yang menggigit dengan liputan yang biasa-biasa saja? Tentu saja ketika kita membaca liputan yang menggigit, kita akan merasakan suatu torehan yang membekas dalam diri pembacanya, dan ketika membacanya kita pun akan kembali terhibur membaca liputan yang bernas, dilakukan dengan keberanian para jurnalisnya, dan menunjukkan fungsi media yang sesungguhnya, sebagai penjaga kepentingan publik.

COVER BUKU MLA_VER_14Juli2014Sebaliknya liputan yang biasa-biasa saja memang tak layak dibaca kembali, atau ketika membaca lagi kita akan merasakan betapa datarnya tulisan tersebut, dan kita mungkin akan menemukan sejumlah kekurangan dari liputan tersebut. Pendeknya, liputan yang biasa-biasa tak patut dibaca kembali ataupun dikoleksi kembali.

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai liputan menggigit yang dihasilkan dari kompetisi Mochtar Lubis Award pada tahun 2011, tahun keempat pelaksanaannya. Tak mudah untuk mengumpulkan karya-karya liputan terbaik yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, dan kita akan menikmati kelincahan, keuletan dan ketegasan liputan aneka topik yang dilakukan oleh berbagai jurnalis dari aneka media.

 

Selanjutnya…


 

 

Meliput Anggaran Publik, Sebuah Panduan bagi Jurnalis

BERBAGAI kasus korupsi anggaran publik terjadi di mana mana, baik di tingkat pusat maupun lokal. Kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, serta kasus pengadaan Alquran merupakan sedikit contoh dari gunung es korupsi anggaran-yang melibatkan para politisi baik di parlemen maupun di luar parlemen, para birokrat di pemerintahan, serta para pengusaha-yang mendapat perhatian besar dari media massa. Lewat pemberitaan media, publik disadarkan betapa para pengelola anggaran publik belum menjalankan tanggung jawabnya secara amanah. IMG_20150813_172454

Media memang memiliki peran penting dalam isu anggaran. Pertanyaannya kemudian adalah apakah peran media dalam isu anggaran sudah berlangsung maksimal? Dalam banyak kasus, jurnalis kerap tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk memberitakan isu anggaran publik. Informasi seputar APBN maupun APBD hanya diberitakan sekilas saja. Data dan angka dalam buku anggaran kerap menjadi momok bagi jurnalis. Tidak heran bila pemberitaan soal anggaran kalah menarik dibanding liputan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan KPK.

Buku panduan ini dapat menjadi pegangan bagi jurnalis untuk meliput anggaran Publik. Buku karya jurnalis Edy Barlianto ini engulas bagaimana sulitnya mendapatkan dokumen anggaran, hambatan dan kendalanya begitu banyak. Kesadaran elite dan birokrat mengenai keterbukaan informasi mengenai dokumen publik dari orde baru sampai sekarang masih minim. Bahkan untuk mendapatkan dokumen itu, jurnalis di Semarang harus ‘mencuri’.

Selanjutnya…