Tentang LSPP

The LSPP TeamLembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) adalah sebuah lembaga yang didirikan di Jakarta pada tahun 1994. Awal lembaga ini adalah sebuah kelompok diskusi yang memusatkan perhatiannya pada persoalan media dan kebudayaan. Namun dalam perkembangannya LSPP berkembang menjadi salah satu organisasi lembaga swadaya masyarakat yang terbagi atas beberapa divisi kerja.

Khusus untuk bidang media, LSPP mencoba memfokuskan perhatian pada pemberdayaan masyarakat media, yakni para wartawan, mahasiswa dan dosen, serta masyarakat umum lain yang berminat dengan persoalan media, budaya dan hak-hak asasi manusia. Bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan oleh LSPP mancakup kegiatan penelitian, kegiatan penerbitan buku (lebih dari 80 judul buku sejak tahun 1996 hingga 2007), dan pelatihan wartawan di berbagai daerah (lebih dari 25 propinsi sejak tahun 1998 hingga 2015), serta pendokumentasian buku masalah media dengan total berjumlah lebih dari 100 judul buku.

Selain itu LSPP juga terlibat dalam sejumlah koalisi LSM untuk perumusan sejumlah RUU, yaitu Koalisi RUU Yayasan (kini telah menjadi UU), Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (telah menjadi anggota sejak tahun 2000, dan hingga kini masih terus memperjuangkan RUU ini disetujui di DPR), dan Koalisi untuk Partisipasi Publik dalam Pembuatan Undang-undang (masih dalam proses).

Dalam perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh LSPP pada bulan Agustus 2000 di Yogyakarta, LSPP mencoba ikut berpartisipasi dalam proses demokratisasi di bidang media lewat tiga program utama:

1. Pemberdayaan dan peningkatan profesionalitas media mainstream

2. Pemberdayaan media komunitas

3. Program melek media (media literacy) bagi masyarakat

4. Pemberdayaan masyarakat atas permasalahan media

Visi dan Misi LSPP

Memperluas ruang publik yang ada bekerjasama dengan media yang ada atau memperjuangkannya lewat media yang telah ada. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wartawan, penelitian media, penerbitan, dan pendokumentasian literatur yang terkait dengan dunia media.

MLA-2011

Sejak 2008, LSPP menyelenggarakan kegiatan Mochtar Lubis Award, yaitu kegiatan pemberian penghargaan kepada karya-karya wartawan berprestasi. Mochtar Lubis Award memberikan penghargaan atas lima kategori: berita yang terkait dengan pelayanan public, penulisan Features, Foto Jurnalistik, Peliputan Investigasi, dan Pemberitaan Mendalam untuk Jurnalis Televisi. Penghargaan atas tiap kategori diberikan hadiah senilai Rp 50 juta.

MLA-LOGO[1]Selain itu juga diselenggarakan program Mochtar Lubis Fellowship, yaitu kegiatan memberikan beasiswa peliputan investigasi kepada jurnalis yang membuat proposal liputan terbaik. Untuk beasiswa ini diberikan bantuan senilai Rp 40 juta.

Lembaga-lembaga funding atau perusahaan yang bekerjasama untuk program Mochtar Lubis Award antara tahun 2008 hingga 2011 antara lain The Open Society Institute (OSI), Harian Kompas, The Jakarta Post, Tempo Group, Trans 7, Paperina, Indosat, The Wall Street Institute, Astra Internasional, Bank BII, Yayasan TIFA, Indofood, Medco Energi, Ciputra, New Zealand Embassy.

Dewan Pengurus LSPP

  • Pendiri: Ignatius Haryanto, Rusdi Marpaung, Hendriati Trianita, Utama P. Sandjaja, Aryo Danusiri
  • Pengurus Harian (periode 2015-2018): Samiaji Bintang (Direktur Eksekutif), Fatya (Sekretaris dan Keuangan), Najib Abu Yasser (Divisi Penerbitan), Hanif Suranto (Divisi Pendidikan & Pelatihan), Ignatius Haryanto (Divisi Penelitian).

 

Rekam Jejak

Berikut rekam jejak singkat terkait program dan aktivitas LSPP selama sepuluh tahun terakhir. Dari yang terkini hingga tahun-tahun sebelumnya.

  1. Penguatan Akuntabilitas dan Integritas (2010 – 2014)

Di bawah program Strengthening Integrity and Accountability Project – II (SIAP – II) yang didukung oleh Kemitraan – USAID, LSPP fokus pada penguatan media mainstream dan media alternatif di lima provinsi di Indonesia; Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat / Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

Fokus kami pada penguatan media mainstream bertujuan untuk meningkatkan peran media dalam memantau masalah anggaran publik dan kualitas pelayanan publik. Untuk memenuhi tujuan ini, kami mengembangkan program-program untuk memperkuat kapasitas jurnalis seperti pelatihan bagi wartawan, beasiswa untuk reportase mendalam dan investigasi, video tutorial jurnalisme investigasi, dan penerbitan buku-buku, seperti panduan reportase investigasi untuk jurnalis, meliput anggaran publik dan pelayanan publik.

Tidak hanya mainstream, kami juga memperkuat media alternatif. Kami mengembangkan jurnalisme ponsel dengan melibatkan warga di 3 provinsi; Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Di sini, kami bekerja sama dengan 3 universitas; Universitas Islam Negeri Ar Raniry di Banda Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), Universitas Sumatera Utara di Medan (Sumatera Utara), dan Universitas Nusa Cendana Kupang (Nusa Tenggara Timur). Kami membangun infrastruktur untuk jurnalisme berbasis layanan pesan singkat (SMS) di masing-masing universitas. Kami melibatkan warga untuk berperan sebagai wartawan. Selain itu kami mengembangkan pelatihan singkat untuk sejumlah anggota masyarakat dalam rangka memperkenalkan jurnalisme, pelayanan publik, dan konsep berita sederhana yang mudah dipahami oleh warga dan anggota komunitas.

Fokus kami pada penguatan alternatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelayanan publik. Pada saat yang sama, kami mengembangkan multi stakeholder forum yang mempertemukan jurnalis warga, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Salah satu tujuan utama forum ini adalah untuk mengatasi masalah terkait pelayanan publik.

Dengan total anggaran sekitar US $366,394, kedua program ini telah memperkuat media mainstream dan media alternatif yang melibatkan sekitar 75 wartawan dan 450 jurnalis warga. Kami juga telah bekerjasama dengan pejabat publik di provinsi, 3 universitas, Ombudsman Republik Indonesia, dan beberapa CSO.

  1. Marine and Fisheries Science Communications Awareness Training (2013-2014)

Didukung oleh USAID, LSPP terlibat dalam proyek Indonesia Marine and Climate Support (IMACS), yang dilaksanakan oleh Chemonics International Inc., dengan Perjanjian Hibah No. 015-001 -J. Tujuan hibah adalah untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengatasi praktik yang merusak yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan laut dan untuk meningkatkan respon masyarakat pesisir terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, LSPP melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas dalam ‘Marine and Fisheries Science Communications Awareness Training’ kepada staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa Besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Kendari dan Bau Bau Kota, Muna, Konawe Selatan, dan Wakatobi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

  1. Workshop dan Fellowship Peliputan Agama Berperspektif Pluralisme (2010)

Membangun kesadaran para jurnalis untuk meliput persoalan agama dengan tidak meninggalkan sisi kebhinekaan adalah tantangan tersendiri. Mengingat konflik agama yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia tidak terlepas pula dari pemberitaan media yang hitam putih. LSPP didukung oleh SERASI melakukan workshop dan fellowship kepada 15 jurnalis yang sebagian besar dari wilayah Timur Indonesia di Jakarta dan Makassar. Hasil dari kegiatan ini lahir sebuah buku dengan Judul “Wajah Agama di Media – Peliputan Agama Berperspektif Pluralisme” yang berisi karya liputan sebelas jurnalis dari wilayah Papua, Kupang, Maluku Utara, Makssar, dan Palu.

  1. Pemantauan dan Analisis Berita dan Siaran Agama di Televisi (2009)

Untuk menjaga Kebhinekaan kita sebagai bangsa Indonesia, kritik terhadap pemberitaan dan siaran keagamaan di televisi Nasional dilakukan oleh LSPP atas dukungan TIFA Foundation, lewat pemantauan dan analisis berita-berita agama dan siaran keagamaan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi lahirnya sebuah modul peliputan agama, dan siaran agama di televisi yang mengedepankan prinsip-prinsip pluralisme.

  1. Pelatihan Peliputan Pemilu Berperspektif Jurnalisme Damai (2009)

Untuk yang kedua kalinya, pertama menjelang Pemilu tahun 2004, LSPP didukung oleh UNESCO memberikan Pelatian Peliputan Pemilu Berperstif Jurnalisme Damai menjelang pemilu Tahun 2009. Pelatihan diberikan kepada para jurnalis yang bekerja pada media lokal, di Pontianak, Medan, Semarang, dan Makassar.

  1. Pelatihan Jurnalisme Damai di Timor Leste (2008)

Tidak hanya di Indonesia Lembaga Studi Pers dan Pembangunan berkiprah dalam memberikan pelatihan terhadap jurnalis dan medianya. Di Timor Leste LSPP juga memberikan pelatihan Jurnalisme Damai kepada 15 jurnalis dari 15 media, Cetak, Radio Publik dan Radio Komunitas. Acara yang dilangsungkan di Dare, 10 Km dari kota Dili didukung oleh UNESCO.

  1. Pemantauan dan Evaluasi Dukungan untuk Radio Komunitas (2008)

Pasca reformasi, media alternatif seperti radio komunitas tumbuh subur karena membuka akses atas informasi secara lebih demokratis. Pada tahun 2002-2007, Tifa Foundation memberikan dukungan terhadap sejumlah lembaga yang memiliki program pengembangan radio komunitas di Musi Banyuasin (Sumsel), Padang (Sumatera Barat), Pulau Saponda (Sultra), Makasar (Sulsel), Lombok Timur (NTB), Pulau Komodo/Labuan Bajo, Yogyakarta, Bandung (Jabar) dan Bandar Lampung (Lampung).

LSPP melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation) melalui wawancara, kajian dokumen dan observasi lapangan untuk memperoleh input dan menyusun rekomendasi intervensi strategis untuk pengembangan program di masa mendatang.

  1. Pembangunan dan Updating Website Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (2007-2008)

Seiring dengan proses advokasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (kini berubah nama menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), website yang dikelola khusus untuk hal ini menjadi sebuah kebutuhan. Ini karena tingginya permintaan informasi seputar advokasi RUU tersebut maupun Peraturan Daerah (Perda) Transparansi dan Partisipasi dari berbagai daerah.

Bekerjasama dengan ICW (Indonesian Corruption Watch) dan didukung oleh Ford Foundation, LSPP mengelola website www.kebebasaninformasi.org yang memuat hasil pemantauan proses advokasi, RUU dan Perda sampai pemberitaan media.

  1. Kampanye Perubahan Paket UU Politik untuk Penguatan Kerangka Regulasi Sistem Representasi Politik di Indonesia (2007-2008)

Paket UU Politik Pemilu 2004 dirasa perlu diperbaiki untuk mengakomodasi sederetan perubahan seperti soal pendirian partai politik (parpol), threshold dan syarat ikut pemilu, sistem pemilihan anggota DPR/ DPRD, hak dan peran DPD dan masih banyak lagi. Sayangnya, konsultasi publik oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai Tim Pemerintah kurang memperhatikan masukan dari masyarakat.

Dalam Koalisi untuk Perubahan Paket UU Politik, LSPP bekerjasama dengan CETRO, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan IPC (Indonesia Parliamentary Center) dengan didukung oleh Partnership for Governance Reform Indonesia melakukan kampanye yang berisi kegiatan focus group discussion (FGD), pemantauan proses pembahasan di DPR, penerbitan buku, talkshow di radio (Radio 68H) dan televisi (Metro TV) dan penerbitan suplemen di majalah (Tempo).

  1. Demokratisasi di Udara (2006)

Mendorong terjadinya pemerataan informasi dan pemerataan kepimilikan pada media Radio Siaran di Indonesia, LSPP dengan dukungan Internews Indonesia menyelenggarakan pelatihan “Jurnalisme Radio Dasar”, pelatihan “Produksi Feature Radio”, pelatihan “Jurnalisme Kesehatan”, pelatihan “Jurnalisme Lingkungan”, pelatihan “Jurnalisme Pendidikan”, dan pelatihan “Explanatori Jurnalisme”, serta pelatihan “Pemrograman Radio”. Pelatihan ini melibatkan 15 jurnalis dan programmer dari 15 Radio Siaran di Pulau Jawa, mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa; Banyuwangi, Jember, Malang, Tulung Agung, Bojonegoro, Yogyakarta, Bantul, Pati, Purwokerto, Cirebon, Indramayu, Purwakarta, Serang, Anyer, Labuan.

Selain Kegiatan pelatihan tersebut, penerbitan buku mengupas sejarah perkembangan radio sejak jaman kolonial sampai sekarang, serta kajian terhadap peraturan terkait sampai soal konglomerasi media. Buku yang diberi judul “Peta Kepemilikan Radio di Indonesia” ini juga mengkaji seputar jurnalisme radio, mulai dari fungsi, kualitas sampai problematika seputar sumber daya manusianya dengan riset di Jakarta dan Denpasar (Bali).

  1. Advokasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (2004-2005)

Terus konsisten memperjuangkan advokasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, LSPP bekerjasama dengan USAID lewat skema DRSP (Democratic Reform Support Project) melakukan pertemuan nasional untuk merancang strategi, melakukan serangkaian diskusi publik tentang pasal-pasal krusial dari RUU ini juga untuk menyebarluaskan pentingnya isu kebebasan informasi ke berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Konsinyiring guna menyempurnakan draft RUU tersebut menjadi bagian kegiatan ini, diikuti dengan rangkaian talkshow di televisi dan radio dan publikasi buku tentang proses legislasi kebebasan informasi di tingkat lokal dan nasional berjudul “Dari Lokal Mengepung Nasional: Dinamika Proses Legislasi RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”.

  1. Penerbitan Buku dan Seminar tentang Kebebasan Informasi (2005)

Agar publik mengenal lebih dekat tentang isu kebebasan informasi, LSPP bekerjasama dengan UNESCO (the United Nation Eduation Scientific and Cultural Organisation) menerbitkan buku berjudul “Apa itu Kebebasan Informasi?” Peluncuran buku adalah kelanjutan dari seminar tentang kebebasan informasi yang diselenggarakan sebelumnya. Seminar ini mengundang Toby Mendel dari Article 19, organisasi non pemerintah dari Inggris yang fokus khusus di isu kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. Seminar ini yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari lembaga pemerintah, DPR juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khusus mengupas isu-isu hangat tentang kebebasan informasi seperti soal rahasia negara dan rahasia jabatan juga pemberantasan korupsi.