Riset

Policy Paper Pencegahan Fenomena Media Partisan Pada Pemilihan Presiden

Cover Policy Paper LSPP Media Partisan

MERUJUK pada pengalaman Pemilu Presiden 2014, media telah dipergunakan sedemikan rupa oleh sejumlah partai politik atau politisi untuk kepentingan pemenangan pemilu. Media partisan adalah fenomena yang cukup menonjol dalam Pemilu Presiden 2014, dan dampaknya adalah membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta membuat warga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang para kandidat yang bertarung dalam Pilpres tersebut.

Policy Paper ini mengusulkan sejumlah   langkah kepada para pembuat kebijakan untuk mencegah terjadinya kembali fenomena media partisan di masa mendatang sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mendukung usulan langkah tersebut LSPP telah melakukan studi dokumen peraturan yang ada, disertai wawancara dengan belasan pimpinan media, lembaga regulator media dan sejumlah pengamat masalah penyiaran.

Hasil studi ini diharapkan bisa berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih tepat untuk menghindari fenomena media partisan dalam pemilu mendatang, karena besarnya kerusakan yang dihasilkan pada publik dari fenomena tersebut.

Kondisi media pada pemilihan presiden mendatang (2019) akan hadir dalam landskap media yang mungkin sama sekali berbeda dengan kondisi hari ini, terutama dengan perkembangan pesat pada media online, namun begitu para pembuat kebijakan tidak perlu hanya melihat kondisi ini dari perkembangan pemilu terakhir, tetapi juga harus siap dengan kondisi media yang sama sekali baru.

Hasil selengkapnya sila baca di sini. ***

 

 

Kesehatan Pers Lokal di Barat Jawa

PERS daerah sudah berkembang dalam waktu yang cukup lama. Pada dasarnya istilah pers daerah mengacu pada pers yang terbit di luar Jakarta. David T. Hill dalam bukunya, Pers di Masa orde Baru (2011) menyebutkan pers daerah sebagai pers pinggiran, bersama dengan sejumlah penerbitan lain seperti pers mahasiswa, pers daerah – baik yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa daerah (Hill 2011:135-170).

Hill menggambarkan bahwa industri pers di Indonesia setidaknya sejak tahun 1966 didominasi oleh surat-surat kabar nasional yang berbasis di Jakarta dan didistribusikan ke kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan mereka inilah yang disebut sebagai “Pers Indonesia”, sementara itu di daerah ada juga surat-surat kabar sederhana berbahasa Indonesia, namun mereka semata-mata bertahan hidup dari remah-remah yang tersisa dari media cetak nasional. (Hill 2011:144) 

Cover Hasil Riset Kesehatan Pers

Namun Hill juga mengatakan bahwa pendapat ini kemudian dipatahkan pada akhir tahun 1980-an seiring dengan kemunculan sederet jagoan dari daerah. Menurut Hill, “Kejutan ini sebagian besar disebabkan oleh kesepakatan berbagai kerjasama untuk urusan modal industri media cetak yang banyak membantu, ditambah dengan pengembangan perekonomian di daerah secara umum.”

Cerita sukses tentang pers daerah agak langka, karena surat kabar daerah berskala kecil mesti berhadap-hadapan dengan imperium pers asal Jakarta yang tengah mengembangkan sayap. Sedangkan modal yang dibutuhkan agar tetap bisa mengejar lajunya perubahan teknologi dalam industri pers kian lama kian melambung. Di saat yang sama pemasukan iklan disedot oleh televisi. Akibatnya surat kabar kecil di daerah mesti berjuang mati-matian. Pilihan yang tersedia tidak banyak, bergabung dengan satu atau sejumlah lawan bisnis mereka dalam payung imperium kelompok media atau melawan sendirian dengan segudang keterbatasan modal, sirkulasi, tingkat ketrampilan staf dan teknologi. Sederetan kelemahan di pilihan yang terakhir membuat koran-koran kecil di daerah makin jauh tertinggal di belakang para pesaing mereka yang telah menggalang jaringan (Hill 2011:145).

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), didukung Dewan Pers, melakukan penelitian terkait dengan kesehatan ekonomi media di tiga propinsi bagian barat Jawa. Tiga propinsi yang diteliti di sini adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tiga wilayah ini masih tergolong sebagai wilayah yang dekat dengan ibukota Jakarta, dan DKI Jakarta sendiri juga dimasukkan dalam penelitian, untuk juga melihat pers yang memang terbit di Jakarta, namun tidak tergolong grup-grup media yang telah menjadi konglomerat. Pers yang diteliti di DKI Jakarta adalah pers yang tidak tergolong masuk dalam grup-grup media besar sebagaimana dipetakan oleh Haryanto (2011), Lim (2011) atau Nugroho (2012). Pers yang di luar grup dan berlokasi di Jakarta artinya memiliki keterjangkauan yang terbatas pada kota ini saja, dan untuk itu pers seperti ini bisa disandingkan dengan pers daerah di propinsi lain.

Hasil riset selengkapnya dapat disimak di tautan ini. ***