Penyusunan Policy Paper tentang Media Partisan dalam Pemilu 2014

Anggota Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo dan Komisioner KPI Idi Muzayad mengikuti FGD Media Partisanship_LSPP

MESKI Pemilu 2014 telah berakhir, ada sejumlah catatan. Satu hal yang menonjol dari pemilu 2014 adalah massifnya media massa dipergunakan untuk kepentingan politik berbagai kandidat. Beberapa media terang-terangan mendukungan pada kandidat calon presiden, apakah itu pasangan kandidat Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataupun pasangan kandidat Joko Widodo-Jusuf Kala.

Massifnya penggunaan media untuk mendukung kandidat politik ini memperparah kondisi dimana sebelumnya beberapa orang pemilik media terjun ke dunia politik dan ikut dalam pemilihan umum 2014 ini. Pada masa pemilu bahkan sejak masa sebelum kampanye, sejumlah media massa di Indonesia menunjukkan sikap yang tidak professional dengan menunjukkan keberpihakannya pada salah satu kandidat. Hal ini utamanya ditunjukkan dengan keberpihakan dalam penulisan berita.

Kondisi di atas menjadi lebih parah ketika muncul tabloid Obor Rakyat yang diterbitkan untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu kandidat yang ikut dalam pemilu. Dengan penerbitan yang tidak transparan, menargetkan kalangan pesantren serta isi yang banyak tidak menunjukkan fakta yang mendukung, Obor Rakyat, kemudian diadukan kepada polisi, walaupun tidak ada kejelasan atas kasus tersebut.

Media yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut tiga jenis media mainstream yang ada, baik itu media cetak, media online, dan media televisi. Ketiga media ini turut serta dalam pertarungan politik saling memperebutkan pengaruh untuk mendukung masing-masing kandidat yang tak lain dan tak bukan adalah pemilik medianya. Dari apa yang tampil dalam masing-masing media tersebut, perlu suatu gambaran yang lebih jelas, bagaimana proses bias pemberitaan ini dilakukan: siapa yang menginisiasi pemberitaan yang bias, perintah darimana, siapa yang melaksanakannya, apa sanksi dari mereka yang tidak mematuhi perintah atasan tersebut.

Jika dilihat dalam konteks demokratisasi, apa yang telah dilakukan oleh media-media tersebut mencederai proses demokrasi, dimana para pemilik media telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan media sebagai alat politik mereka. Di samping itu, pemilik media juga bertindak tidak fair dengan memanfaatkan media yang ia miliki untuk kepentingan kampanye politik dan pembentukan citra positif, serta menyerang kandidat lainnya, sementara beberapa kandidat politik lain tak memiliki akses yang sama pada media yang ada.

Setelah pemilu berakhir berbagai kelompok masyarakat yang sadar akan kondisi ini perlu merespon kondisi di atas untuk memastikan hal ini tidak lagi terulang di masa mendatang. Untuk itu Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) berinisiatif untuk menyusun Policy Paper terkait tindak lanjut atas praktik media partisan yang terjadi pada Pemilu 2014. Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation. Kelompok masyarakat yang perlu membaca policy paper ini adalah para pembuat kebijakan (pemerintah, dewan perwakilan rakyat, lembaga regulator media seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia), kalangan jurnalis serta asosiasi jurnalis, dan masyarakat sipil secara umum.

Kami berharap policy paper ini akan bisa menjadi pegangan untuk membuat media tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan memelihara standar profesional mereka untuk tidak jatuh pada pemihakan lewat pemberitaan yang mereka lakukan, serta menyadarkan bahwa tindakan yang tidak demokratis dan tidak profesional tersebut akan mendapatkan sanksi baik secara etis, sosial (dari masyarakat) dan hukum yang berlaku. Prinsip utama yang hendak ditegakkan di sini adalah media massa sebagai lembaga yang melayani kepentingan umum, dan menjadikan informasi yang disajikan tersebut berguna bagi masyarakat pada saat melakukan tindakan-tindakan politis.

Dokumen policy paper ini nantinya akan tersedia dengan cara yang mudah diakses oleh siapapun, selain nantinya dokumen ini juga akan dicetak secara terbatas untuk diserahkan kepada sejumlah policy maker untuk bias menindaklanjuti isi dokumen policy paper ini.